Lampung Utara, DN
Warga Dusun X Barujaya, Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, resah dengan keberadaan peternakan ayam petelur milik CV Hanura Jaya Farm yang beroperasi di sekitar organisasi mereka.
Warga menuding usaha tersebut menyebabkan polusi lingkungan, polusi udara akibat bau bau, serta ledakan populasi lalat yang mengganggu kehidupan sehari-hari.
“Kami sangat keberatan dengan keberadaan peternakan ini. Bau bau, lalat di mana-mana, dan kami khawatir akan risiko penyakit seperti flu burung (H5N1) dan ISPA dalam jangka panjang,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, kepada media ini, Kamis 13/2/2025.
Selain dampak kesehatan, warga juga mengeluhkan kerusakan jalan yang diduga akibat aktivitas peternakan tersebut. Mereka meminta Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait turun tangan untuk menangani masalah ini dengan tindakan tegas.
“Kalau terus dibiarkan, bukan hanya kesehatan kami yang terancam, tapi juga kenyamanan hidup di desa ini. Kami mendesak pemerintah segera bertindak agar pencemaran ini dihentikan,” tegasnya.
Tak hanya itu, warga juga merasa diperlakukan tidak adil. Menurut mereka, pihak peternakan malah sempat melaporkan warga atas tuduhan pemerasan.
“Kami hanya meminta pengelolaan lingkungan yang lebih baik, namun mereka malah mengancam akan melaporkan ke polisi,” ungkap warga lainnya.
Di sisi lain, warga menyoroti Corporate Social Responsibility (CSR) dari peternakan yang dinilai minim. Bantuan yang awalnya hanya berupa 15 butir telur per bulan, sempat naik menjadi 30 butir, namun kini sudah dihentikan sama sekali, karena masyarakat menolak bantuan tersebut.
“Awalnya 15 butir, naik jadi 30, tapi sekarang, warga tidak menerima dan menolak dari Januari,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Hanura Jaya Farm serta Camat Kotabumi Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan warga. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan sebelum kondisi lingkungan dan kesehatan semakin memburuk.
Warga juga akan merencanakan demo besar-besaran jika permasalahannya belum juga ditanggapi oleh pemerintah daerah , dan pihak peternakan.(*)
