Lampung, DN
Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung menyambut kedatangan Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung pada hari Kamis, 13 Februari 2024. Kedatangan Komisi II DPR RI ini diharapkan tidak hanya menjalankan agenda yang telah direncanakan, namun juga memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Lampung, khususnya konflik agraria yang belum terselesaikan.
Ketua DPP AKAR Lampung Indra Musta’in, menyampaikan harapannya agar Komisi II DPR RI dapat melihat langsung kondisi di lapangan dan memahami akar permasalahan konflik agraria di Lampung. “Kami berharap kedatangan Komisi II DPR RI ini dapat menjadi momentum penting untuk mendorong penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut” ujarnya.
Konflik agraria di Lampung melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Penyelesaian yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum di bidang agraria. AKAR Lampung berharap Komisi II DPR RI dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan agraria yang ada.
AKAR Lampung juga menyampaikan salah satu konflik agraria terbesar di Lampung adalah konflik PT. SGC dengan masyarakat salah satunya yang dialami masyarakat Desa Penawar/Gedung Aji dan Desa Gunung Tapa Kabupaten Tulangbawang.
indra mengungkapkan “Perkara Konflik Lahan tidak hanya sebatas permasalahan diatas, Polemik sepanjang juga muncul atas perebutan lahan seluas 460Ha di Desa Penawar / Gedung Aji dan 303Ha di Desa Gunung Tapa Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan Tanah atau lahan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum di dalam Kawasan Hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Tanah Enclave) yang justru dikuasai oleh PT. Sweet Indo Lampung (SIL) sejak Tahun 2005 menjadi tebu tampa berkompromi dan musyawarah dengan Masyarakat, mengingat Lahan tersebut diluar luasan HGU yang telah ditetapkan oleh Negara, sehingga menimbulkan konflik dengan Masyarakat yang berkepanjangan atas tuntutan Masyarakat Atas Ganti Rugi hak mereka yang hingga saat ini terabaikan, dan masih banyak lagi hal lainnya yang terangkum oleh DPP AKar lampung dalam upaya Advokasi kerakyatan” menyimpulkan.
dalam kesempatan terpisah ketua DPP PEMATANK Suadi Romli menceritakan konflik agraria yang dikuasi oleh mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Way Kanan dimana tiba-tiba ada keterlibatan mantan bupati way kanan Raden Adipati Surya dalam kasus yang sedang mendesak oleh Kejati Lampung.
Romli Menyampaikan “pasca diperiksanya bupati Way Kanan terkait dugaan mafia tanah oleh kejati. Ada dugaan kuat pada saat menyatakan, maksudnya otoritas dan dugaan mengetahui proses pengalihan lahan kawasan hutan yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Sangat jelas dugaan upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara-cara yang menyalahi aturan dan dirancang sedemikian rupa demi meraih keuntungan pribadi dan atau kelompok tertentu untuk memuji diri sendiri”.
Akar berharap Komisi II DPR RI dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah-masalah ini dan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam penyelesaiannya.
Kedatangan Komisi II DPR RI ke Lampung ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi penyelesaian konflik agraria yang selama ini menjadi permasalahan krusial di Provinsi Lampung. sebagai Masyarakat Lampung kami berharap agar suara kami didengar dan aspirasi kami dapat diakomodir.(Rls)
