Lampung Selatan, DN
Aroma dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menyeruak di tubuh pemerintahan daerah. Kali ini, sorotan tajam tertuju ke Kabupaten Lampung Selatan, yang diduga kuat menjadi ladang subur pengaturan proyek oleh keluarga penguasa.
Sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diduga telah diatur dan dikondisikan oleh seseorang berinisial BQ, yang disebut-sebut merupakan keluarga dekat Bupati.
BQ diduga bekerja sama dengan Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat untuk mengatur pemenang tender proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang berlangsung pada tahun anggaran 2025.
“Bahkan sebagian besar proyek yang telah dimenangkan dan yang belum ditayangkan, dikerjakan oleh keluarga, kerabat, serta tim dari pihak keluarga Bupati,” ungkap sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Informasi ini tidak sekadar bisik-bisik di belakang layar. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pengaturan proyek oleh BQ disebut bukan lagi menjadi rahasia umum.
“Semua proyek sudah terkondisi, bahkan diatur oleh orang-orang dinas yang dekat dengan Bupati. Perusahaan yang administrasinya langsung diatur oleh BQ untuk ditetapkan sebagai pemenang tender,” kata Ketua Umum LSM Gerakan Masyarakat Peduli Lampung (GAMAPELA), Toni Bakrie, dalam keterangannya.
Toni menambahkan, BQ dan panitia kerja yang selama ini berperan besar dalam penentuan proyek, membuat para kepala dinas tidak memiliki ruang gerak dalam pengambilan keputusan.
“Semua proyek tersebut BQ dengan panitia kerja yang berperan, kalau kadisnya tidak bisa berbuat banyak,” tegasnya.
Terpisah, sejumlah aktivis dan LSM di Kabupaten Lampung Selatan serta tingkat Provinsi Lampung turut menyayangkan sikap Bupati yang dinilai memberikan kepercayaan berlebih kepada pihak keluarga untuk mengatur proyek-proyek besar di daerah.
Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan arogan dan sangat mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat, serta berpotensi besar merugikan daerah. Tak hanya itu, kondisi ini juga bisa mengancam keberlangsungan perusahaan-perusahaan lokal yang seharusnya punya kesempatan bersaing secara adil.
“Paket-paket tersebut seharusnya tidak bisa seenaknya diatur oleh kerabat dekat. Ini menyangkut uang negara dan kepentingan masyarakat banyak di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar seorang aktivis.
Mereka menilai, Kabupaten Lampung Selatan dibangun melalui proses panjang dan kompleks. Karena itu, daerah ini membutuhkan pemimpin yang berhati ikhlas untuk membangun dengan benar dan bersih, tanpa melibatkan keluarga dalam urusan teknis pemerintahan.
“Pengelolaan pemerintahan yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya lagi.
Aktivis juga mengingatkan bahwa persoalan KKN yang kerap terjadi di daerah merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Ketertutupan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proyek-proyek strategis, menjadi bibit tumbuhnya ketidakadilan dan kemunduran daerah.
“Pemerintah yang tidak transparan adalah pemerintah yang tidak terbuka. Artinya, kerjanya tidak ada hasil, akibatnya daerah tidak maju dan masyarakat semakin susah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait tudingan tersebut. Namun publik berharap adanya klarifikasi terbuka untuk menjawab keraguan masyarakat.(*)
