Bandar Lampung, DN
Rencana pengisian jajaran direksi di lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menuai sorotan tajam.
Ketua Umum Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, menilai proses tersebut rawan dimanfaatkan sebagai ajang balas jasa politik dan titipan orang dekat, bukan berdasarkan profesionalisme dan integritas.
Kontroversi ini mencuat usai penunjukan Komisaris Utama Bank Lampung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang dinilai sejumlah kalangan sarat kepentingan pribadi meski telah disahkan melalui RUPS-LB.
Tak lama berselang, Pemprov dikabarkan kembali akan merekrut direksi untuk Bank Lampung dan lima BUMD baru yang pembentukannya telah disahkan lewat perda pada 2022.
Kelima BUMD itu meliputi : PT Bumi Agro Lampung Sejahtera (bidang pertanian), PT Wisata Indah Lampung (pariwisata), PT Lampung Usaha Energi (energi), PT Trans Lampung Berjaya (perhubungan), PT Lampung Sarana Karya (infrastruktur)
Ichwan menilai, proses seleksi yang ada terkesan hanya formalitas semata. “Kalau balas jasa yang jadi dasar, maka yang masuk ya nama-nama titipan. Ini pola lama, tapi terus diulang,” tegasnya, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, bukan hal aneh jika jajaran direksi BUMD diisi oleh kerabat, tim sukses, atau orang-orang dekat kepala daerah. Akibatnya, penyertaan modal yang bersumber dari APBD justru rentan merugi.
“BUMD malah jadi beban, bukan aset. Salah satu penyebabnya, karena direksi dipilih bukan karena kapabilitas, tapi karena kedekatan. Akhirnya muncul dugaan korupsi seperti yang terjadi di PT LEB, anak usaha dari PT LJU,” kritik Ichwan.
Sebagai informasi, total anggaran penyertaan modal untuk lima BUMD baru ini mencapai Rp 140 miliar, yang direncanakan dibagi sebagai berikutb:
1. PT Wisata Indah Lampung – Rp 40 miliar
2. PT Bumi Agro Lampung Sejahtera – Rp 25 miliar
3. PT Trans Lampung Berjaya – Rp 25 miliar
4. PT Lampung Sarana Karya – Rp 25 miliar
5. PT Lampung Usaha Energi – Rp 25 miliar
Ichwan berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza, praktik titip-menitip dan balas budi bisa diminimalisir atau dihentikan.
“Lampung tak kekurangan SDM yang mumpuni. Jangan sampai tekanan politik atau balas jasa rela mengorbankan integritas,” pungkasnya. (*)
