Bandar Lampung, DN
Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang mengganti Direktur dan merombak struktur manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) beberapa waktu lalu.
Langkah itu dinilai sebagai tindakan berani dan berpihak kepada masyarakat, di tengah sorotan tajam atas berbagai persoalan yang membelit rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut.
Ketua Umum Gepak Lampung, Hi. Wahyudi SE, menyebut keputusan Gubernur sebagai respons tegas yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat.
Menurutnya, RSUDAM terlalu lama dibiarkan dalam kondisi carut-marut, mulai dari buruknya pelayanan hingga persoalan tenaga kerja dan dugaan praktik-praktik tidak sehat dalam pengelolaan rumah sakit.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Gubernur Lampung. Ini bukan hanya soal mengganti jabatan, tapi tentang keberanian memutus rantai kebobrokan di RSUDAM. Masyarakat butuh pemimpin yang tidak takut membersihkan institusi pelayanan publik,” ujar Wahyudi, Sabtu (5/7/2025).
Akar Masalah: Buruh Mogok dan Pelayanan Disorot Publik
Langkah perombakan manajemen RSUDAM muncul setelah viralnya video aksi mogok kerja dari ratusan buruh outsourcing yang berasal dari dua perusahaan mitra RSUDAM.
Melansir dari media Kencanamedianews.id, Mereka adalah pekerja kebersihan dan office boy (OB) yang mengeluhkan pemotongan gaji, keterlambatan pembayaran, hingga belum menerima upah selama beberapa bulan.
Aksi ini menyita perhatian publik, karena mengungkap persoalan serius dalam sistem kemitraan RSUDAM dengan perusahaan outsourcing.
Disaat bersamaan, masyarakat juga menyuarakan kekecewaan terhadap pelayanan rumah sakit, mulai dari sikap tenaga medis hingga buruknya respons manajemen terhadap keluhan pasien.
“Masalah buruh dan pelayanan ini saling berkaitan. Kalau tenaga kerja tidak diperlakukan dengan adil, tentu pelayanan ke pasien juga akan terganggu. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat, jadi tidak boleh dibiarkan,” tegas Wahyudi.
Selain soal ketenagakerjaan, Gepak Lampung juga menyoroti dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengadaan jasa di RSUDAM.
Meski tidak merinci lebih jauh, Gepak menilai informasi yang beredar cukup kuat menunjukkan adanya praktik yang berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk pekerja dan masyarakat.
“Jika benar ada praktik-praktik seperti itu, jelas harus diusut. Rumah sakit pemerintah tidak boleh dijadikan lahan kepentingan segelintir orang. RSUDAM harus bersih, transparan, dan profesional,” tegas Wahyudi lagi.
Gubernur Ambil Langkah Tegas, Gepak Siap Kawal
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Lampung akhirnya mengambil langkah tegas. Direktur RSUDAM, dr. Lukman Pura, Sp.PD-KGH, digantikan oleh dr. Imam Ghozali, Sp.An sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur.
Sejumlah pejabat struktural lainnya juga dimutasi dan diberhentikan karena dinilai tidak menjalankan tugas pelayanan publik secara maksimal.
Gepak menilai ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dari seorang kepala daerah yang peka terhadap masalah warganya.
“Langkah Gubernur patut kita dukung penuh. Ini bukan hanya soal manajemen rumah sakit, tapi tentang komitmen seorang kepala daerah dalam membela rakyatnya,” ujar Wahyudi.
Ia menambahkan, Gepak Lampung akan terus mengawal perbaikan di RSUDAM. Wahyudi mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan rumah sakit, termasuk sistem kerja sama outsourcing dan pengadaan jasa.
“Jangan sampai ini berhenti di rotasi jabatan. Harus ada pembenahan menyeluruh, transparansi, dan penegakan hukum jika terbukti ada penyimpangan,” katanya.
Wahyudi menegaskan, Gepak Lampung sejak awal telah konsisten menyuarakan kritik terhadap kondisi RSUDAM.
Pihaknya, menerima banyak pengaduan dari masyarakat maupun pekerja, mulai dari keluhan pelayanan hingga ketidakadilan dalam pembayaran upah.
Dalam beberapa kesempatan, Gepak juga telah melayangkan surat resmi, menyuarakan protes terbuka, dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit tersebut.
“Kami tidak hanya kritik di media, tapi juga aktif menyampaikan data dan laporan ke instansi terkait. Perubahan yang terjadi hari ini tidak lepas dari tekanan masyarakat sipil, termasuk Gepak,” ungkapnya.
Harapan untuk Perubahan Nyata
Wahyudi berharap RSUDAM di bawah kepemimpinan Plt Direktur yang baru mampu menjalankan transformasi yang nyata.
Ia ingin RSUDAM kembali menjadi rumah sakit rujukan yang layak, aman, dan manusiawi.
“Ini saatnya RSUDAM berubah. Tidak boleh lagi jadi tempat praktik kotor dan semena-mena terhadap buruh. Kami ingin rumah sakit ini menjadi tempat pelayanan yang adil, profesional, dan bersih dari kepentingan pribadi,” tutup Wahyudi.(*)
