Bandar Lampung, DN
Hanya berselang satu minggu setelah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) resmi dilantik, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung itu langsung diguncang skandal pelayanan.
Seorang pasien diduga ditelantarkan dan dipaksa pulang dalam kondisi belum pulih, hingga harus dirawat ulang dalam kondisi memburuk di rumah sakit lain.
Pasien tersebut, Haji Abdul Hamid, awalnya dirawat di RS Handayani, Lampung Utara, untuk memeriksa kondisi paru-paru dan menjalani operasi hernia. Karena belum sepenuhnya pulih, keluarga memutuskan merujuknya ke RSUDAM sebagai rumah sakit rujukan provinsi.
“Kami sepakat merujuk beliau ke RS Abdul Moeloek karena kami percaya ini rumah sakit rujukan provinsi yang fasilitasnya lengkap dan pelayanannya baik,” ujar anak pasien, Hendri, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Kamis (3/7/2025).
Pasien masuk RSUDAM pada Minggu, 29 Juni 2025 dan dirawat di ruang Alamanda 202. Namun pada Rabu, 2 Juli 2025, keluarga mendadak diberi tahu bahwa pasien harus segera keluar dari ruang perawatan.
“Waktu dibilang harus keluar, kami langsung sampaikan bahwa beliau masih lemas, batuk masih parah, dan kelihatan masih kesakitan. Tapi tetap dipaksa pulang,” kata Hendri dengan nada kecewa.
Benar saja, malam setelah keluar dari RSUDAM dan menginap di rumah kerabat di Bandar Lampung, kondisi Haji Abdul Hamid langsung memburuk. Ia kesulitan tidur, batuk semakin parah, dan mengeluh nyeri hebat. Keesokan paginya, pasien langsung dilarikan ke RS Urip Sumoharjo untuk mendapatkan perawatan intensif.
“Di RS Urip langsung dapat perawatan intensif. Artinya, memang belum layak beliau dikeluarkan dari rumah sakit. Ini membuktikan bahwa RS Abdul Moeloek terburu-buru mengambil keputusan,” tegas Hendri.
Tak hanya itu, keluarga juga menyesalkan sikap petugas medis di RSUDAM yang dinilai dingin, tidak ramah, dan kurang etis saat mendiskusikan riwayat medis pasien.
“Jawaban mereka dingin, ketus, seperti tidak ada empati. Kami merasa diperlakukan seperti bukan pasien. Padahal ini rumah sakit pemerintah, harusnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan,” ucap Hendri.
Ia juga mempertanyakan nasib masyarakat kecil jika keluarga mereka yang paham prosedur saja mendapat perlakuan seperti itu.
“Kalau kami yang tahu hak-hak pasien saja dipaksa menerima perlakuan seperti ini, bagaimana nasib petani di desa? Ini sangat menyedihkan. RS Abdul Moeloek butuh pembenahan, dan kami minta Gubernur Lampung jangan tutup mata,” katanya tegas.
Menurutnya, RSUDAM seharusnya menjadi wajah utama pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung. Namun kenyataan yang terlihat justru sebaliknya—buruknya komunikasi, lemahnya empati, dan pengambilan keputusan medis yang sembrono.
“Gubernur harus turun tangan. Ini bukan cuma soal satu pasien, tapi menyangkut martabat pelayanan publik di sektor paling vital: kesehatan,” pungkas Hendri
Ia mendesak agar Gubernur Lampung segera memberi teguran tegas kepada manajemen RSUDAM dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, terutama dalam penanganan pasien rujukan dan komunikasi petugas medis dengan keluarga.
“Kalau tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin ada nyawa lain yang jadi korban,” ujarnya mengingatkan.
Kasus ini menjadi cermin buram lemahnya pengawasan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Di bawah kepemimpinan direktur baru yang baru saja dilantik, publik justru disuguhi krisis kemanusiaan yang memalukan. Kini, tekanan publik mengarah ke Gubernur Lampung agar tidak diam dan segera bertindak tegas demi menyelamatkan wajah pelayanan kesehatan provinsi ini.
