Bandar Lampung, DN
Ratusan massa dari Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK) Lampung bersama Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Lampung siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Bandar Lampung, Senin (22/9/2025).
Aksi ini dipusatkan di Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung dan Kantor Gubernur Lampung.
Menurut surat pemberitahuan aksi bernomor 087/AKSI/KOALISI/GEPAK-FAGAS/LAMPUNG/XI/2025, jumlah peserta diperkirakan mencapai 350 orang, dengan titik kumpul di kompleks Gubernuran Bandar Lampung.
Ketua Umum GEPAK Lampung, Wahyudi, menegaskan bahwa aksi yang akan digelar merupakan buntut dari penunjukan Dr. Imam Ghozali sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Penunjukan tersebut, kata dia, ditengarai sarat dengan praktik nepotisme.
“Ratusan massa siap menggeruduk Sekretariat Gerindra Lampung terkait penetapan Dr. Imam sebagai Direktur RSUDAM, yang ditengarai kental dengan praktik nepotisme,” tegas Wahyudi dalam keterangan persnya, Sabtu (20/9/2025).
Ia menyebut tuduhan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, publik sudah mengenal sosok Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan Dr. Imam.
Wahyudi menilai Dr. Imam belum layak menduduki jabatan strategis tersebut.
“Karena sebelum dan sesudah beliau menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Abdul Moeloek, ternyata banyak sekali gejolak pelayanan yang kurang humanis,” kata Wahyudi.
Ia menambahkan, masih banyak persoalan lain yang membelit RSUDAM. Mulai dari persoalan dokter yang bermasalah, carut-marut pungutan liar, hingga karyawan outsourcing yang tidak terlindungi oleh jaminan tenaga kerja.
“Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang membelit Rumah Sakit Abdul Moeloek,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, bukannya menyelesaikan persoalan, Dr. Imam justru sibuk dengan klarifikasi dan gaya kepemimpinannya sendiri.
“Sementara itu Dr. Imam selaku Direktur RSUDAM justru sibuk dengan klarifikasi, seakan-akan menutupi semua persoalan yang ada,” kata dia.
Ia bahkan menyebut Dr. Imam kian percaya diri karena merasa memiliki perlindungan politik.
“Bahkan yang lebih buruk lagi, Dr. Imam sibuk dengan gayanya sendiri, karena dia merasa terlindungi oleh orang kuat dari Partai Gerindra, Dasko,” ujarnya.
Kritik yang Tak Digubris
Wahyudi menjelaskan bahwa aksi demonstrasi yang digelar pihaknya merupakan jalan terakhir setelah berbagai upaya komunikasi tidak mendapat tanggapan dari manajemen RSUDAM.
“Kami dari Lembaga GEPAK dan FAGAS Lampung sudah melakukan kritik terkait semua keluhan yang terjadi di Rumah Sakit Abdul Moeloek,” ungkapnya.
Namun, menurut dia, kritik yang disampaikan itu tidak pernah ditanggapi serius. Pihak rumah sakit justru memilih bersikap defensif.
“Namun upaya tersebut tidak digubris pihak rumah sakit, mereka justru sibuk klarifikasi dan cuci tangan. Hanya itu yang bisa dilakukan,” kata Wahyudi.
Ia menilai, sikap tersebut hanya menunjukkan bahwa pimpinan rumah sakit tidak mau mengambil tanggung jawab.
“Sehingga kami menganggap upaya tersebut sia-sia dan tidak ditanggapi oleh beliau selaku pemegang kendali Rumah Sakit Abdul Moeloek,” lanjutnya.
Lebih jauh, Wahyudi menegaskan bahwa dugaan nepotisme dalam penunjukan Direktur RSUDAM sudah sangat jelas dan tidak bisa dipungkiri.
“Itulah yang mendasari keyakinan kami bahwa memang penunjukan Direktur Rumah Sakit Abdul Moeloek syarat dengan nepotisme,” tegasnya.
Penilaian FAGAS
Hal senada disampaikan oleh Ketua Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) Lampung, Fadli Khoms. Menurutnya, penunjukan Imam Ghozali dianggap tidak memperhatikan kompetensi dan prestasi.
“Sehingga kami menilai bahwa Imam Ghozali tidak layak memimpin RSUDAM dan tidak mampu memaksimalkan pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung, mengingat kompleksitas permasalahan yang terjadi belakangan ini, sesungguhnya tidak pernah terselesaikan. Bahkan Imam Ghozali sampai saat ini tidak ada terobosan yang berarti,” kata Fadli.
Ia menegaskan, kondisi RSUDAM saat ini justru sangat memprihatinkan.
“Kami sangat miris melihat keadaan RSUDAM. Jangan hanya karena kedekatan kerabat pejabat elit, sehingga orang yang dianggap tidak layak bisa mendapatkan previlage untuk menduduki jabatan strategis di Provinsi Lampung,” tutupnya.(*)
