Bandar Lampung, DN
Langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang tengah membentuk tim Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan (TP3) menuai respons tajam dari berbagai kalangan.
Sorotan datang tidak hanya dari tokoh politik, tetapi juga dari elemen masyarakat sipil, termasuk Ketua Laskar Lampung, Panglima Nerozeli Koenang, yang secara tegas meminta agar para pendamping gubernur adalah sosok yang bersih, kapabel, dan layak mendampingi pemimpin muda Lampung saat ini.
“Apalagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda kita ini orang-orang muda yang energik. Sudah semestinya mereka didampingi oleh tenaga pendamping yang mumpuni dan bersih, bukan orang yang punya masalah di masa lalu. Keahlian mereka juga harus diuji, jangan asal angkat,” tegas Nerozeli Koenang saat dihubungi pada Sabtu (21/6/2025).
Menurut Panglima Nero sapaan akrabnya, masyarakat memiliki harapan besar pada pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru, serta Sekda termuda se-Lampung. Maka, siapapun yang menjadi bagian dari lingkaran dekat mereka harus benar-benar bisa diandalkan.
“Jangan sampai orang-orang yang punya rekam jejak negatif justru duduk di belakang pemimpin muda kita. Ini soal marwah pemerintahan. Kalau tenaga pendampingnya tidak bersih, maka rakyat akan mencibir,” ujarnya.
Sikap tegas juga disuarakan tokoh senior Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, mantan Ketua DPD Partai Golkar Lampung yang kini menjabat Ketua Dewan Penasehat Kadin Lampung.
Ia dengan lantang mengkritisi kabar beredarnya sejumlah nama yang disebut-sebut masuk dalam jajaran tenaga ahli atau pendamping gubernur.
“Carilah tenaga-tenaga ahli yang benar, jangan mantan napi korupsi atau tahanan KPK dan kejaksaan. Mereka itu harus bisa memberikan masukan yang bergizi untuk Gubernur, bukan membawa masalah baru. Rakyat Lampung butuh perubahan, bukan drama,” kata Alzier dengan nada tinggi.
Ia juga menyinggung pentingnya latar belakang pendidikan dan kompetensi para pendamping.
“Pastikan mereka benar-benar berpendidikan, bukan dari rombongan ‘RCT’ yang ujug-ujug muncul sebagai tenaga ahli!” sindirnya tajam.
Nada serupa juga disampaikan oleh H. Nuryadin, S.H., Ketua Umum BPP-PKAIM (Perkumpulan Konvensi Advisor Indonesia Maju). Ia mengaku heran dengan tidak terbukanya informasi soal siapa saja yang akan ditunjuk sebagai TP3 oleh Gubernur Lampung.
“Mengingat jabatan sebagai pendamping kepala daerah itu sebuah kehormatan, maka seharusnya masyarakat dilibatkan sejak awal, minimal untuk memberi masukan. Uji kelayakan dan penelusuran rekam jejak digital itu wajib dilakukan, agar tidak ada kontroversi di kemudian hari,” ujar Nuryadin.
Menurutnya, tim yang dibentuk harus benar-benar representatif dan memahami situasi lokal Lampung. “Kalau tidak diseleksi dengan benar, nanti bisa jadi bumerang. Yang dirugikan bukan hanya gubernur, tapi seluruh masyarakat Lampung,” imbuhnya.
Di tengah harapan besar publik terhadap kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, suara-suara dari tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi peringatan penting agar proses pembentukan tenaga pendamping dilakukan secara transparan, profesional, dan jauh dari unsur balas jasa politik.
“Ini momentum untuk membangun kepercayaan publik. Jangan rusak dengan orang-orang bermasalah yang justru bisa menjerumuskan pemerintahan muda ini,” tutup Panglima Nero.(*)
