Mantan Kades Taman Sari, Diduga Dana Desa Jadi Ajang Korupsi, Untuk Kepentingan Pribadi

 

Lampung Selatan – Mantan Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Sutarjo diduga dalam realisasi Dana Desa banyak terjadi penyimpangan dan Mark up anggaran hingga ratusan juta rupiah.

Demikian diungkapkan salah satu masyarakat setempat, dirinya menduga selama Sutarjo menjabat banyak Dana Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tahap 1 tidak direalisasikan dengan maksimal.

“Salah satu contoh saja mas pada tahun 2021 ada pembangunan Posyandu yang terletak di Dusun 5, dianggarkan sebanyak 2 tahap masing-masing Rp 69.973.250 dan Rp 101. 617. 250, kami duga banyak terjadi penyimpangan, lihat saja bangunan yang menelan Rp 170 juta tersebut,” ucap warga dusun 5 tersebut kepada media Handalonline.com, Selasa (16/8/2023).

Kemudian masyarakat juga mengatakan masih di tahun 2021 Pagu anggaran Rp. 911.021.000 ada beberapa item yang juga dipertanyakan oleh masyarakat seperti, pembelian Printer, Pintu Tralis, P3k, Kursi Lipat dan Meja dianggarkan sebanyak 3 tahap, pertama Rp 28.400.000, Rp 8.400.000 dan Rp 40.900.000.

“Ya terkait item tersebut kami pertanyakan juga kami minta kepada aparat penegak hukum untuk kembali mengaudit ulang,” sebutnya.

Selain itu pihak masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait realisasi item Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan Persiapan rumah/ruang isolasi pasien Covi-19 pengadaan alat pencegahan penularan Covid-19 yang juga dianggarkan Rp 73.035.000.

Masih keterangan dari masyarakat ke mana lagi anggaran tersebut karena sepengetahuan mereka pada tahun 2021 pendeki Covid 19 sudah mulai mengurang mereka juga mempertanyakan terkait besarnya anggaran item tersebut.

Selanjutnya masyarakat Dusun 4 mengatakan bahwa selama kepemimpinan mantan Kepala Desa Sutarjo tebang pilih dalam memberikan bantuan langsung tunai dana desa BLT DD.

“Sedangkan di tahun 2021 anggaran untuk BLT DD Rp 156.300.000 kami pastikan bantuan tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dipungkiri itu yang mendapatkan hanya orang-orang mantan kepala desa,” timpal nya.

Sementara itu masyarakat juga kembali mempertanyakan realisasi anggaran dana desa tahun 2022 Pagu anggaran Rp. 970.479.000 mereka mengungkapkan di tahun tersebut ada kabar angin dari masyarakat lainnya bahwa mereka ada kegiatan ketahanan pangan yang dibagikan kambing kepada masyarakat.

“Benar saat itu kami mendengar dari masyarakat lainnya bahwa pemerintah desa memberikan kambing serta bibit pada warga namun yang perlu diketahui terkait item tersebut masyarakat Desa Taman Sari lain nya termasuk kami tidak dapat merasakan dari pada bantuan tersebut,” kata nya.

Lanjut masyarakat mereka juga menduga bahwasanya terkait item tersebut juga banyak dimanipulasi laporan pertanggung jawabannya bagaimana tidak dengan menghabiskan anggaran sebasar Rp 81.500.000 dan Rp 89.000.000.

“Harusnya kami juga selaku masyarakat dapat merasakan manfaat bantuan tersebut dan kami benar-benar tidak tahu sama sekali kalaupun memang kambingnya ada itu kambingnya ada di mana dan kemudian kalau bibit dibagikan itu bibit jenis apa,” ucap nya.

Tidak hanya itu pihak masyarakat juga kembali mempertanyakan terkait bantuan langsung tunai dana desa BLT DD yang dianggarkan sebesar Rp 196.200.000 kemudian Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana yang di anggarkan sebanyak 2 tahap Rp 69.725.000 dan Rp 78.000.000.

“Terkait 2 item yang kami jabarkan kami juga minta diperiksa kembali kami menduga bahwasannya terkait dana tersebut itu ada dugaan di korupsi, ” ungkap nya.

Masyarakat lainnya juga mengatakan hal yang senada mereka juga mempertanyakan terkait item Pembangunan TPT yang dianggarkan sebanyak 2 tahap
Rp 62.660.000, dan Rp 106.580.500.

“Kami selaku masyarakat tidak tahu pasti pembangunan tersebut namun Kalau tidak salah pembangunan tersebut ada di Dusun 2 ini kalau tidak salah karena pemerintah desa tidak terbuka kepada kami selaku masyarakat jadi setiap pelaksanaan pembangunan itu tidak dilengkapi dengan keterbukaan publik dan terkesan sembunyi-sembunyi terkait item tersebut kami juga minta diperiksa kembali karena dikhawatirkan ada indikasi merugikan negara,” pinta nya.

Kemudian di akhir masa jabatan Sutarjo memimpin Desa Taman Sari pihak masyarakat juga meminta untuk kembali memeriksa laporan pertanggung jawaban serta SPJ karena mereka menduga ada indikasi penyimpangan tahun 2023 Pagu anggaran Rp. 892.821.000 item Ketapang Fair Rp 14.968.200 kemudian Ketahanan Pangan Rp 57.900.000.

“Dianggarkan kembali untuk ketahanan pangan di akhir masa jabatannya tentunya ini menjadi pertanyaan kami selaku masyarakat apa sih dan untuk apa anggaran sebesar itu masyarakat benar-benar tidak merasakan manfaat dari pada anggaran tersebut kemudian Ketapang fire benar adanya kegiatan tersebut namun patut kami curigai juga dan kami tentunya minta diperiksa terkait item-item tersebut,” tegas nya.

Kemudian warga masyarakat Dusun 4 yang identitasnya minta sangat dirahasiakan juga berharap kepada pihak-pihak terkait untuk memeriksa terkait anggaran tahun 2020 Pagu anggaran Rp. 935.773.000.

Item Pembangunan Talud Dusun 3 Volume 220 M kemudian Pembangunan Talud Dusun 3 Volume 115 M dan Pembangunan Talud Dusun 5 Volume 75 M anggaran Rp 245.817.500.

“Tidak menutup kemungkinan item-item tersebut juga banyak dimanipulasi laporan pertanggung jawabannya dan tentunya kami juga minta diperiksa kembali terkait item tersebut,” jelas nya.

Masyarakat kembali melanjutkan di tahun sebelumnya di tahun 2019 Pagu anggaran
Rp. 919.058.510 ada beberapa jenis kegiatan seperti pembangunan Talud di lapangan yang menghabiskan anggaran Rp 179.623.500.

“Tentunya ini menuai banyak pertanyaan di kalangan masyarakat bisa dicek realisasi di lapangan Talud tidak terlau panjang kami minta surat pertanggung jawaban pembelanjaan material maupun yang lain nya kepada penegak hukum untuk di audit kembali karena kami sangat yakin jika menelan anggaran sebesar itu sudah tidak mungkin ditambah lagi di prasasti itu tidak disebutkan besar volume dan besar anggaran dan tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kami selaku masyarakat,” ujar nya.

Kemudian pihak masyarakat juga mengutarakan masih di tahun yang sama mereka juga mempertanyakan terkait Pmebangunan Kantor desa yang menghabiskan anggaran sebesar
Rp 259.000.000.

“Tentunya masih sama item-item yang kami duga ada indikasi penyimpangan terkait pembangunan kantor desa yang menghabiskan anggaran sebesar itu kami juga minta di audit kembali karena sama halnya dengan item-item yang lain kami duga ada penyimpangan di situ kami ulangi di setiap pelaksanaan semua item pemerintah desa tidak pernah transparan dan bahkan prasasti itu tidak dilengkapi dengan volume dan besar anggaran kami selaku masyarakat juga mempertanyakan terkait item tersebut,” cetus nya.

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat dusun lainnya dia menjelaskan desa mereka terdiri dari 5 Dusun namun yang ia sayangkan pada saat desa mereka dipimpin oleh Sutarjo di setiap pelaksanaan pembangunan pemerintah desa tidak ada keterbukaan tidak ada transparannya terhadap masyarakat.

Kemudian dia juga mempertanyakan terkait anggaran tahun 2018 Pagu anggaran Rp. 790.910.867 item Kegiatan stimulan jamban keluarga Rp 110.945.000 serta badan usaha milik desa (Bumdes) Rp 80.160.017.

“Masih sama dengan apa yang sudah diucapkan masyarakat lainnya saya berharap kepada aparat penegak hukum untuk juga kembali mengkroscek terkait anggaran tahun 2018 untuk 2 item badan usaha milik desa dan Jambaniasi,” ujar nya.

Pasalnya terkait item badan usaha milik desa hanya dibangunkan di dekat lapangan yaitu gedung dan jika menelan anggaran sampai Rp. 80 juta itu tidak sesuai dan untuk item Jambaniasi.

“Saya juga minta di audit kembali mana saja masyarakat-masyarakat yang mendapatkan dan apa saja yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat-masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut karena sudah bukan menjadi rahasia umum dan dikhawatirkan sama seperti item-item yang lainnya diduga dijadikan ajang korupsi kolusi dan nepotisme,” ungkap nya.

Selanjutnya dengan adanya dugaan penyimpangan anggaran dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala Desa Taman Sari Sutarjo maka dari itu perwakilan masyarakat Dusun 5 yang diaminkan masyarakat lainnya berharap kepada aparat penegak hukum agar membuka mata maupun membuka telinga dan dapat segera merespon keluhan mereka.

“Ya tentunya kami berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk segera merespon keluhan kami selaku masyarakat karena kami selaku masyarakat hanya orang awam kami masyarakat desa tidak mengerti cara menghubungi pihak penegak hukum maupun lainnya jadi melalui pemberitaan inilah Kami berharap agar penegak hukum dapat turun ke desa kami agar semuanya terang benderang dan kedepannya bisa menjadi edukasi agar yang memimpin desa transparan memikirkan masyarakat dan tidak memikirkan kepentingan pribadi,” terang nya.

“Dan bilamana ada indikasi penyimpangan anggaran agar dapat diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkas nya.

Sementara itu mantan Kepala Desa Taman Sari Sutarjo saat dikonfirmasi Handalonline.com terkait penggunaan dana desa melalui telepon Aplikasi WhatsApp mengatakan, jika anggaran Dana Desa sudah direalisasikan semua, sesuai dengan anggaran yang ada, seperti bangunan, walaupun dirinya kurang paham namun untuk ketahanan pangan bisa untuk bangunan, bisa juga di belikan kambing dan bibit, sedangkan untuk penanggulangan bencana itu sudah terealisasi semua, dibagikan henitizer kepada masyarakat masker dan sabun, untuk TPT di bangunkan di Dusun 1.

“Untuk ketahanan pangan Tahun 2022 itu kita belikan kambing 20 ekor kalau anggaran nya besar itu keseluruhan kayak beli bebek kemudian bibit yang menggaduh masyarakat Dusun 1 untuk ketahanan pangan di tahun 2023 itu beli bibit alpukat terus beli kambing yang tahap terakhir saya menjabat itu baru saya belikan 10 ekor, insyallah sudah realisasi semua,” ucapnya dengan nada gemetar.

Dia mengungkapkan, di pemeriksaan kemarin terakhir itu ada temuan Rp 19 juta, namun sudah dikembalikan, katakanya, walaupun dirinya tidak menjabat lagi, dia berharap di mata masyarakat kelihatan bersih, dan untuk Badan Usaha Milik Desa di bangunkan di samping lapangan.

“Saya pada intinya pengen bertemu dulu mas kepada sampeyan kita ngobrol dulu kalau sudah ketemu langsung dengan orangnya pasti saya tanggapi sorry ini mas harapan saya berita tu jangan terbitlah mas berita itu jangan dinaikin saya mohon benarlah,” ucapnya dengan memelas.

“Saya tidak merasa bersih namanya kita ini manusia, ini ada uang-uang pulsa lah mas saya minta tolong sekali lagi mas jangan terbitlah berita ini, kita duduk bareng kita bertemu dulu lah,” ucapnya dengan lirih.(*)

Related posts
Tutup
Tutup