Pj Bupati Lampung Barat Diduga Dukung Salah Satu Capres? Mendagri Diminta Bertindak

 

Pj Bupati Lampung Barat Diduga Dukung Salah Satu Capres? Mendagri Diminta Bertindak

Lampung Barat (detiknews-id) – Beredar vidio aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat Pj Bupati Lampung Barat Nukman MS kampanye mendukung salah satu calon presiden. Vidionya beredar di kalangan wartawan dengan slogan menang satu putaran.

Dalam video bernuansa kebulatan tekad memenangkan salah satu bakal calon presiden satu putaran itu Nukman sedang bersama empat rekannya. Diantara mereka diduga ada anggota Baznas dan Camat Waytenong.

Dalam video berdurasi 0,6 detik tersebut, kelimanya menggempalkan tangan ke atas sambil mengatakan serempak dengan semangat beberapa kali untuk kemenangan sang calon presiden dalam satu putaran.

Di video tersebut, Nukmam memakai kemeja biru dan pakai topi, anggota Baznas Lampung barat pakai kaos merah, Camat Waytenong pakai kemeja abu-abu.

Nukman yang dikonfirmasi wartawan terkait tujuan video tersebut, memilih tak memberikan tanggapan.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, berjanji akan menyelusuri video dugaan tidak netralnya ASN yang Penjabat Bupati Lampung Barat Nukman MS bersama lima sejawatnya itu. “Kami tindaklanjuti,” katanya, Selasa 5 September 2023.

Mendagri Diminta Bertindak

Terkait ASN diduga terlibat politik praktis itu, tokoh politik Lampung Alzier Dianis Thabranie berarap Presiden Cq Depdagri melakukan evaluasi terhadap Pj Bupati Lampung Barat itu.

Alzier mengatakan dirinya menyimak pemberitaan media bahwa Pj. Bupati Lampung Barat berserta para rekan sejawatnya dalam sebuah pertemuan yang terekam dalam video berdurasi 0,6 detik diketahui telah mendeklarasikan dukungannya terhadap salah satu Capres menang dalam satu putaran.

Menurut Alzier dalam video tersebut terekam jelas bahwa Pj. Bupati Nukmam MS bersama lima rekan sejawat. Termasuk ada juga Camat Waytenong yang menggempalkan tangan ke atas sambil serempak mengucapkan kemenangan untuk salab satu calon presiden dalam satu putaran.

“Kita sangatlah menyesalkan sikap dan tindakan aparat pemerintahan yang semestinya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, jangan justru mencoreng harkat dan martabat pemimpin daerah,” kata Alzier Dianis Thabranie, Selasa 5 September 2023.

“Apa tidak sadar jika kelakuan mereka telah jelas-jelas mengangkangi UU dan Peraturan Pemerintah yang melarang ASN untuk berpolitik paktis,” tegas Alzier.

Alzier juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tentu ada sanksi yang harus diterapkan, tanpa memandang jabatan ataupun status sosial si pelanggar aturan, semua warga negara adalah hamba hukum tanpa terkecuali.

Dengan kejadian diatas maka sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia cq Departemen Dalam Negeri yang membawahi Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah melakukan evaluasi atas tindakan dan apa yang dilakukan oleh para pejabat yang tidak patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kejadian semacam ini akan menjadi sumber kekisruhan dan kegaduhan dalam menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2024 yang akan datang,” kata Alzier.(Red)

Related posts
Tutup
Tutup