MAKI dan LCW Desak Kejagung Evaluasi Penanganan Sejumlah Perkara Korupsi di Kejati Lampung?

 

Bandar Lampung (detiknews.id) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksan Agung ST Burhanuddin menerjunkan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk memeriksa pejabat Kejati Lampung. Hal itu terkait perkara dugaan korupsi mark up perjalanan dinas di DPRD Tanggamus senilai Rp7,7 miliar, dan perkara Korupsi Hibah Koni Lampung puluhan miliad, yang menahun tak jelas tersangkanya.

“Jamwas Kejagung sepatutnya turun memeriksa pejabat Kejati Lampung terkait pemeriksaan DPRD Tanggamus, dan korupsi laibbya,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan Kamis 2 Agustus 2023.

Hal yang sama diungkapkan Ketua LCW, Juendi Leksa Utama, yang juga meminta Jamwas Kejagung turun ke Lampung untuk memastikan penanganan kasus korupsi berjalan dengan profesional tanpa intervensi politik.

“Jika dalam proses pemeriksaan terhadap para saksi saja berlarut-larut, ini menimbulkan keraguan. Bahkan proses transparansi terhadap penanganan kasus korupsi di Lampung yang dipertanyakan,” kata Juendi.

Menurut Juendi Kejati harus tegas dan menindak pelaku yang jelas merugikan negara. Meski sudah mengembalikan kerugian negara proses hukum tetap harus berjalan. “Untuk itu, perlu ada tindakan tegas dan penegakan hukum yang kuat kepada para pelaku korupsi,” katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan belum memastikan tersangka atas dugaan korupsi mark up perjalanan dinas di DPRD Tanggamus.

Padahal pihak Kejati Lampung sudah dua kali menerima pengembalian kerugian negara dari dugaan korupsi mark up perjalanan dinas tersebut.

Sebelumnya DPRD Tanggamus buru buru mengembalikan uang Rp3 miliar terkait perkara perjas fiktif tersebit. Dan terbaru pihak DPRD Tanggamus kembali menitipkan uang pengembalian Rp1,5 miliar, sehingga total pemulangan mencapai Rp4,5 miliar.

Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, mengatakan pihaknya kembali memeriksa Sekretariat dan anggota DPRD Tanggamus, Selasa 1 Agustus 2023.

Pemeriksaan juga terhadap empat anggota DPRD Tangganus. Namun, Kasipenkum tidak mau menjelaskan nama-nama anggota dewan yang diperiksa. “Total pengembalian Rp4.543.725.000. Kasus masih terus didalami dengan pemeriksaan masih terus berjalan,” kata Ricky.

Menurutnya, pemeriksaan hingga kini dilakukan kepada 21 anggota DPRD dan sekretariat DPRD Tanggamus. “Sesuai jadwal dari Senin sampai Rabu ada 17 orang,” ujarnya.

Kejati Lampung menyatakan pihaknya memastikan akan menetapkan tersangka setelah pemeriksaan kepada seluruh saksi baik dari DPRD Tanggamus maupun dari sekretariat.

Kejaksaan Tinggi Lampung mendalami dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas (perdin) yang dilakukan 44 anggota DPRD Tanggamus. Kejati telah menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Dugaan nilai korupsi tembus mencapai Rp 7.788.539.193. Sementara pagu anggaran tahun 2021 ini yakni Rp 14.314.824.000 dengan jumlah yang terealisasi hanya sebesar Rp 12.903.932.984.

Menanggapi penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati Lampung, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, bahwa pihaknya menyerahkan kasus ini kepada Kejati Lampung.

“Kita hormati dan menyerahkan sepenuhnya proses yang sedang berjalan di Kejati ya,” kata dia, seperti dilansir sejumlah media lokal dan nasional, Kamis (13/7/2023).

Ditanya terkait pemeriksaan yang akan dilakukan Kejati Lampung terhadap 45 anggota DPRD Tanggamus, Heri enggan berkomentar lebih jauh dan meminta menunggu hasil penyidikan saja.(red)

Related posts
Tutup
Tutup