Dilaporkan Warganya Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dan Keluhan Warga Adanya Indikasi Korupsi Kini Kades Kalisari Diduga Jarang Masuk Kantor

 

Natar(detiknews-id) – Diduga banyaknya  masalah hingga keluhan dugaan warga terindikasi korupsi dan dugaan kasus pemalsuan tanda tangan milik warganya berujung menempuh jalur hukum kades Kalisari kecamatan Natar jarang masuk kerja / kantor usai dilaporkan warganya ke Polda Lampung .

Menurut keterangan dari salah satu perangkat Desa, saat ada  awak media berkunjung sejak Senin 9 Agustus Hinga Senin 14 Agustus berulang kali mengunjungi kantor desa hendak konfirmasi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang di laporkan ke Polda Lampung dan adanya indikasi korupsi perangkat desa  mengatakan. “bahwa Kepala Desa sedang tidak dikantor dan tidak ke kantor sedang ada urusan diluar .ucap petugas kantor desa saat berkali – kali awak media menemui ke balai desa kantor Kalisari .(16/8/2023)

Kepala Desa (Kades), Kalisari  Kecamatan Natar , Kabupaten Lampung  Selatan,Sutikno dan kakaknya Jumiati  ,dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan pembuatan sporadik Palsu , dengan bukti laporan Polisi Nomor : LP/B/300/VII/2023 / SPKT POLDA LAMPUNG tanggal 19 Juli 2023 , pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP .

Mirisnya  adanya kades Kalisari Sutikno diduga menyalagunakan jabatan bersama kakaknya Jumiati tega memalsukan tanda tangan warganya untuk pengurusan sporadik  yang kemudian di gunakan ke BPN.

Dalam laporannya Sukadi mengatakan kakak yang Jumiati, menjual lahan milik orang tuanya. Lalu kemudian lolosnya pembuatan Sporadik yang kemudian digunakan ke BPN. Sementara dokumen yang dibuat adalah palsu, karena dirinya tidak pernah melakukan tanda tangan, apalagi menghibahkan tanah orang tuanya.hingga korban mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah .

Sesuai laporan Korban, kasus bermula saat korban mengatahui objek tanah milik orang tuanya atas nama Kamari dikuasai oleh Abdul Rahman Malik. Abdul Rahman Malik mengaku membeli atau memperoleh tanah dari Jumati.

Modusnya adalah dengan dasar Surat yang digunakan berbentuk Surat Hibah yang diduga palsu. Pada surat hibah tersebut terdapat tandatangan korban tahun 2000. Padahal selama ini korban belum pernah menandatangani surat Hibah tersebut.

Lalu surat hibah yang palsu terebut digunakan oleh Jumiati untuk membuat surat sporadik dan berkoordinasi dengan Kades Sutikno. “Pada hal surat segel induk ada pada saya. Namun para terlapor mengaku surat segel ada di kantor Desa, dan dituliskan dalam kwitansi pembayaran tanah yang digunakan untuk menaikkan hak atas tanah,” kata Sukadi.

 Informasi lain , selain dugaan pemalsuan tanda – tangan dan sporadik ,Kades Kalisari Sutikno dikabarkan banyak menipulasi Laporan Pertangung jawaban dan tidak transparan dalam mengelola angaran dana desa (DD) sejak tahun 2018 hingga 2022 yang nilainya mencapai Ratusan juta Rupiah .

Salah satu warga Kalisari jelaskan kepada detiknews-id .item – item yang menjadi buah bibir warganya ,tahun 2018 Pagu Anggaran Rp.1.056.724.073.

“Anggaran jalan rabat beton di dusun Banjar Sari III yang menelan anggaran di tahap I sebesar Rp.211.344.815 tahap 2 Rp .422.689.629 dan tahap 3 Rp 200.802.479 hingga anggaran BUMDES Tahun 2018 sebesar Rp.80.672.408 .hingga saat ini tidak tahu rimba nya dan masih banyak lagi anggaran dana desa yang tidak jelas kemana .tutupnya 

“Sementara Kades adalah Orang nomor satu yang berada di wilayahnya yang seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakatnya, namun berbeda yang dilakukan oleh Kades Kalisari ,Sutikno yang diduga memalsukan tanda tangan warganya hingga merugikan warganya sendiri sampai Miliaran Rupiah dan diduga   jarang masuk kantor  seenaknya sendiri.

Karena Aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) digaji oleh pemerintah dari uang rakyat, yang seharusnya melaksanakan kewajibannya. Salah satunya kedisiplinan yang wajib dilakukan adalah masuk kantor sesuai peraturan yang ada demi kepentingan masyarakat.

Hal tersebut tertera sesuai Peraturan Bupati Pati no 56 pasal 7 tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Jam Kerja Aparatur Pemerintahan Desa.

Apabila hal tersebut terjadi berulang-ulang di lakukan oleh Kades. Khususnya di wilayah Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan ini, apakah tidak ada sangsi dari dinas terkait untuk Aparatur Pemerintah Desa yang melanggar?(Tim)

Related posts
Tutup
Tutup